Upah Minimum Provinsi

Bagi karyawan atau pegawai yang tidak mendapat upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka mereka dapat mengajukan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004:

· Karyawan dapat mengajukan perundingan bipartit antara perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan guna mendapatkan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.

· Setelah melewati tenggat waktu 30 hari, jika belum ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka dilakukan perundingan tripartit, yaitu perundingan yang dilakukan antara perwakilan karyawan, pemilik perusahaan dan dinas ketenagakerjaan.

· Jika setelah dilakukan perundingan tripartit belum ditemui kesepakatan, maka jalur pengadilan akan ditempuh. Salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadila

Jam kerja pegawai yang mendapatkan upah minimum dihitung dengan ketentuan 40 jam per minggu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan jam kerja sebagai berikut:

a) 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 6 hari kerja dalam 1 minggu

b) 8 jam kerja per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 5 hari kerja dalam 1 minggu

Mekanisme penghitungan Upah Minimum Provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang upah minimum. Perhitungan ini didasarkan pada akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah rumus penghitungan Upah Minimum Provinsi:

UMP tahun depan: UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (Inflasi + Pertumbuhan )