Moral Hazard

Bahaya moral terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki peluang untuk menanggung risiko tambahan yang berdampak negatif pada pihak lainnya. Keputusan ini didasarkan bukan pada apa yang dianggap benar, tetapi apa yang memberikan tingkat manfaat tertinggi, karenanya merujuk pada moralitas. Ini dapat berlaku untuk kegiatan dalam industri keuangan, seperti dengan kontrak antara peminjam atau pemberi pinjaman, serta industri asuransi.

Moral hazard pada umumnya dapat diartikan sebagai keadaan di mana adanya informasi asimetris atau informasi yang tidak sempurna yaitu ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak yang lain, karena pihak lain ini tidak dapat mengakses informasi tersebut.

Dalam bidang asuransi, moral hazard berkaitan erat dengan sikap moral atau kejujuran dari pihak tertanggung pemilik asuransi, contohnya saja apabila tertanggung bersikap tidak jujur pada saat mengalami kecelakaan kendaraan yang disebabkan oleh mengemudi dengan kecepatan tinggi. Moral hazard akan menyebabkan meningkatnya peluang terjadinya kerugian.

Istilah ini berasal dari abad ke-17 dan secara luas digunakan oleh perusahaan asuransi Inggris pada akhir abad ke-19 oleh Dembe dan Boden. Penggunaan awal istilah ini mengandung konotasi negatif, menyiratkan penipuan (fraud) atau perilaku tidak bermoral. Konsep moral hazard adalah subjek penelitian baru oleh para ekonom pada 1960-an dan kemudian menyiratkan perilaku tidak bermoral atau penipuan. Ekonom akan menggunakan istilah ini untuk menggambarkan ketidakefisienan yang dapat terjadi ketika risiko dipindahkan atau tidak dapat sepenuhnya dievaluasi, daripada deskripsi tentang etika atau moral dari pihak yang terlibat.

1. Membangun motivasi atau insentif. Contohnya dalam asuransi, untuk menghindari bahaya moral, perusahaan asuransi akan merancang kontrak untuk memberi insentif agar nasabah mengasuransikan suatu produk. Mereka juga tidak akan mengasuransikan dalam jumlah penuh, dimana terdapat proses pembayaran uang muka pertama dari klaim asuransi. Perusahaan asuransi juga akan mempersulit proses mendapatkan uang, sehingga akan lebih enggan untuk mengajukan klaim.
2. Menghukum perilaku buruk. Pemerintah dapat memberikan jaminan bank, tetapi menghukum mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang sembrono. 
3. Pembayaran terkait kinerja. Untuk menghindari bahaya moral di pasar tenaga kerja, mungkin ada beberapa bentuk evaluasi kinerja dan tidak ada jaminan pekerjaan seumur hidup.
4. Membagi-bagi bank sehingga mereka tidak terlalu besar untuk gagal. Masalahnya terjadi ketika bank dengan tabungan konsumen juga melakukan investasi berisiko. Ini adalah investasi berisiko yang memerlukan bailout.

Moral hazard di perbankan dapat terjadi karena adanya kelemahan dalam bidang regulasi dan perundang-undangan, faktor struktur kepemilikan, aspek peminjaman simpanan dan aspek peminjaman kredit, serta disiplin pasar yang lemah. Regulasi yang baik dan stabil memang seharusnya tidak dapat disambangi, bisa diatur dengan baik, tidak menimbulkan konsentrasi kekuatan ekonomi, mempunyai fleksibilitas guna menumbuhkan industri perbankan, serta memiliki kemampuan untuk membedakan mana bank yang sehat dan mana yang tidak.

Permasalahan atau kendala moral hazard dalam dunia perbankan dapat dicegah dengan menerapkan manajemen risiko seperti beberapa cara di bawah ini:

• Adanya transparansi dalam mengelola kebijakan risiko agar nantinya tidak menjadi sumber masalah yang lebih besar.
• Adanya metodologi assessment yang tepat dan akurat dalam membangun manajemen risiko yang kuat.
• Tersedianya informasi yang bukan hanya berkualitas namun juga tepat waktu guna memperoleh assessment yang akurat sebelum mengambil keputusan.
• Adanya konsentrasi risiko yang didiversifikasi.
• Dalam mengelola risiko harus juga berpijak pada hubungan antara masing-masing unit di organisasi tersebut.
• Memiliki pola pengambilan keputusan yang disiplin.
• Adanya penetapan limit dan toleransi risiko perbankan. Penetapan limit berguna untuk memberikan kepastian secara maksimum terhadap pengambil resiko dan memperkecil peluang terjadinya moral hazard.
• Dilaksanakannya implementasi internal kontrol dalam setiap transaksi.