Fintech

Fintech bisa diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan baik dalam berupa produk, layanan dan/atau modal bisnis yang berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, serta efisiensi dan/atau keamanan dalam sistem pembayaran. Perkembangan fintech yang pesat membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha bahkan perekonomian sosial. Namun, tentunya pelaksanaan fintech memerlukan mitigasi yang tepat guna menghindari potensi resiko seperti gangguan sistem keuangan. Industri fintech di Indonesia diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi fintech menjadi lima kategori, yakni:

1. Crowdfunding: Bentuk teknologi yang dapat digunakan untuk penggalangan dana dari masyarakat untuk suatu inisiatif atau program sosial yang diminati.
2. Microfinancing: Bentuk layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah kebawah untuk membantu keuangan serta kehidupan harian mereka. Inovasi ini diciptakan karena banyaknya masyarakat tersebut yang tidak memiliki akses untuk peminjaman modal ke institusi perbankan, sehingga mereka dapat mengajukan kredit dengan bunga yang terjangkau namun tetap menguntungkan bagi peminjam.
3. P2P (Peer to Peer) Lending Service: Sama seperti microfinancing, P2P Lending Service merupakan bentuk peminjaman uang. Inovasi ini populer karena prosesnya yang simpel serta dapat diproses secara online.
4. Market Comparison: Fintech ini menyediakan pelayanan dimana pelanggan dapat membandingkan berbagai macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Karena fintech juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial, teknologi ini memudahkan pelanggan untuk menentukan pilihan investasi untuk kebutuhan masing-masing.
5. Digital Payment System: Teknologi ini fokus pada sistem pembayaran tagihan seperti kartu kredit, pulsa dan pascabayar serta tagihan listrik dan lain-lain.