Bank Sentral

Bank sentral pada umumnya adalah sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu wilayah negara. Bank sentral memiliki peran untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dikenal dengan istilah inflasi. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berapa pada nilai serendah mungkin atau pada posisi optimal bagi perekonomian, dengan mengontrol keseimbangan jumlah barang dan uang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak, bank sentral berhak menggunakan otoritas yang dimilikinya. Di Indonesia sendiri, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

1. Membuat dan Melaksanakan Kebijakan Moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali.
2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan nontunai. Bank sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat.
3. Mengatur dan Mengawasi Perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga.

1. Kewenangan untuk Membuat Kebijakan Moneter
   
   1. Menentukan dan menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, pembiayaan atau kredit. Serta target moneter dengan menghitung tingkat inflasi di Indonesia.
   2. Mengendalikan moneter pada operasi pasar terbuka di pasar uang.
2. Kewenangan Mengatur Sistem Pembayaran
   
   1. Menentukan dan menetapkan pemakaian instrumen pembayaran.
   2. Mengawasi penyedia jasa sistem pembayaran.
   3. Membuat dan memberikan izin atas penyelenggaraan sistem pembayaran.
3. Kewenangan Mengatur dan Mengawasi Perbankan
   
   1. Membuat dan menetapkan peraturan perbankan di Indonesia.
   2. Memberikan sanksi kepada bank yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Sesuai peraturan perundang-undangan.
   3. Memberikan dan mencabut izin terhadap kelembagaan dan aktivitas usaha dari sebuah bank.
   4. Mengawasi bank sebagai sistem perbankan.