Akta di Bawah Tangan

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata, suatu akta dibagi 2 (dua) antara lain akta di bawah tangan (onderhands) dan akta resmi (otentik). Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang hukum atau notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.  Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka mereka yang mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

1. Format bebas tidak baku: Akta di bawah tangan yang formatnya tidak baku sehingga tidak sama dengan keluaran dari pejabat berwenang.
2. Pejabat yang Membuat Tidak Ditunjuk Secara Hukum: Pembuat akta di bawah tangan karena dibuat oleh pejabat yang tidak ditunjuk secara hukum.
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.
5. Tempat membuatnya boleh di mana saja.

• Akta di bawah tangan biasa

• Akta Waarmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada notaris. Karena hanya didaftarkan, maka notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.

• Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak  namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan notaris, namun notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

Baik akta di bawah tangan maupun akta otentik merupakan sebuah akta yang dibuat berdasarkan undang-undang dan di depan pejabat atau pihak berwenang di tempat akta itu dibuat. Tentu saja, akta otentik ini dibuat menggunakan format yang baku dan dapat digunakan sebagai bukti surat perjanjian yang kuat dan sah di mata hukum. Contohnya seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta notaris, atau akta yang mengangkut tentang perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak yang isinya sesuai dengan azas kebebasan berkontrak. 

Sementara, akta atau surat di bawah tangan bersifat tidak baku, dan dalam pembuatannya tidak perlu dihadapan pejabat yang berwenang di bidangnya atau yang ditunjuk secara hukum. Akta di bawah tangan memerlukan saksi untuk memperkuat pembuktiannya, hal ini berguna agar tidak ada pihak yang dapat menyangkal keberadaan akta dan perbuatan hukum itu dengan mudah nantinya.

Karena sifatnya yang tidak baku, akta di bawah tangan memang memiliki kekuatan hukum yang cukup lemah. Namun, pada dasarnya segala perjanjian yang dibuat secara tertulis di antara kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai bukti. Sah atau tidaknya surat perjanjian tersebut kembali lagi kepada syarat dan ketentuan yang dibuat di awal. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta di bawah tangan, sangat penting untuk didampingi saksi untuk memperkuat pembuktian nantinya. Segala hal yang berhubungan dengan syarat sah perjanjian akta ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.